PROGRAM PROFESI GURU (PPG)

Alkisah, pada masa saya kuliah dulu….Saya diajari bahwa pendidikan adalah sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Begitulah jika pendapat banyak ahli mengenai pengertian pendidikan bisa disarikan. Intinya adalah bahwa pendidikan bertujuan untuk mendewasakan seorang manusia, baik secara pola pikir maupun perilaku. Bukankah dua hal itu saling berkaitan?

Satu tahun yang lalu saya diwisuda, terlambat memang saya akui itu. Tapi kemudian saya diberi kesempatan untuk merefleksikan masa itu sekarang, saat saya sudah tidak di kampus lagi dan tengah berusaha menggunakan ilmu saya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Mengajar Bahasa Inggris sambil mendidik anak didik saya supaya jadi orang yang lebih baik dari saya. Pada saat saya diwisuda, saya mendapatkan dua ijazah; ijazah Sarjana dan Akta Mengajar. Yang pada saat itu saya bingunkan adalah: Bukannya Akta IV sudah digantikan dengan sertifikasi guru? ahh…saya pikir berarti saya salah informasi.

Ternyata oh ternyata…

Sekitar dua bulan yang lalu saya dikejutkan dengan kabar bahwa yang dulunya Gedung Teater Besar UNJ nantinya akan diresmikan sebagai gedung untuk Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan atau dikenal dengan Program Profesi Guru atau PPG.

Kemudian saya mencari tahu apa itu PPG. Hasil yang saya dapatkan membuat saya bergumam: OH SHIT!!!

Berdasarkan Permendiknas No. 8 tahun 2009 pasal 1 angka 2 saya kutip:

Program Pendidikan Profesi Guru Pra jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

ANEH BIN AJAIB.

pada awalnya saya merasa perlu mempelajari lebih lanjut apa yang sebetulnya disebut sebagai PPG ini, karena ketika saya bertanya pada kawan-kawan mahasiswa, mereka pun masih kurang paham apa sebetulnya yang disebut PPG ini.

Ketika saya membaca Peraturan ini, saya terkejut buka kepalang. Saya pikir PPG ini hanya ditujukan untuk mereka yang non kependidikan dan mau berkarir di pendidikan, atau barangkali akan adanya wacana dihapus jurusan-jurusan berlabel Pendidikan anu untuk kemudian semua lulusan S1 atau DIV yang hendak mengajar diminta untuk mengambil PPG terlebih dahulu, seperti halnya seorang Sarjana Hukum yang hendak jadi pengacara.

Saya coba bandingkan dengan Sarjana Hukum (SH). Tidak semua SH boleh beracara, hanya mereka yang sudah jadi pengacara saja yang boleh beracara. Bagaimana dengan Sarjana Pendidikan (SPd), saya rasa boleh saja jika diterapkan hal yang sama, dalam artian: tidak semua SPd boleh mengajar, yang boleh menngajar hanya mereka yang sudah mengantongi ijin mengajar, dalam hal ini prosesnya disebut dengan PPG itu.

Lalu apa masalahnya dengan PPG yang diluncurkan pemerintah?

Anda bisa lihat dari pengertiannya. Dari pengertian itu tersirat sebuah pernyataan bahwa seorang SPd belum menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu apalah gunanya seorang SPd menghabiskan masa kuliahnya mengambil jurusan Pendidikan anu jika kemudian kualifikasi pendidiknya dipertanyakan? Bisa jadi memang pada tataran praktis seorang SPd tentunya tidak secanggih guru yang sudah malang melintang mengajar selama 10 tahun. seorang SPd bau kencur barangkali tetap kalang kabut jika berhadapan dengan 50 orang siswa kelas 1 SD dalam satu kelas. Tapi masalah mendasarnya bagi saya adalah mengapa dalam peraturan itu disejajarkan penguasaan kompetensi dari seorang SPd dengan S lainnya? Tentunya dua jenis manusia ini punya kualitas yang berbeda dong?

Jika kemudian Anda berkata, ‘yaa…gak juga dong mba, siapa tahu ada S.Sos. yang lebih pandai mengajar Sosiologi dibandingkan seorang S.Pd lulusan Pendidikan Sosiologi’. Itu memang benar, tapi ini masalah kepercayaan diri KeMendiknas dan seluruh LPTK di Indonesia. Sebenarnya kalian sanggup atau tidak mencetak tenaga pendidik yang memang ahli di bidangnya? Sebenarnya kurikulum yang Anda terapkan di Universitas Anda sudah sesuai belum dengan kebutuhan masyarakat nantinya? Sebenarnya sistem pendidikan di LPTK atau para universitas eks IKIP itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan Standar Nasional Pendidikan?

Saya rasa teman-teman pembaca tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau ada sebuah Peraturan yang menyebutkan bahwa perlu Program khusus untuk menyiapkan para SPd (dan S.Anu.) untuk bisa menguasai kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan, ini kan berarti ketika si SPd meraih gelar kesarjanaannya…dia belum menguasai kompetensi tersebut. Setidaknya begitulah analisa saya.

Kemudian saya menyimpulkan beberapa hal. Sebetulnya tidak bisa dibilang kesimpulan juga, karena kesimpulan ini berupa pertanyaan juga.

Apa gunanya ada kuliah Kependidikan kalau berujung pada kompetensi yang diragukan?

Apa gunanya PPL jika kompetensi mengajar dan mendidik juga masih diragukan?

Apa kelebihan Universitas eks IKIP dibandingkan Universitas lainnya jika lulusan Universitas eks IKIP pun masih dipertanyakan kompetensinya, bahkan oleh Kemendiknas dan LPTK?

Jika ada mahasiswa Universitas eks IKIP membaca tulisan ini: tolong sampaikan pertanyaan-pertanyaan saya pada pejabat kampus anda, barangkali dia bisa menolong kita. Atau jika ada staf Mendiknas membaca ini: sampaikan salam saya pada Bapak Mendiknas supaya mengoreksi lebih lanjut kebijakan ini.